Jarang ada yang berani bahas realita pahit ini: Gaji Perangkat Desa, terutama di daerah dengan PAD Kecil, sekarang makin babak belur dihantam inflasi. Di atas kertas kita abdi negara, tapi di dapur kita pejuang nombok. mari kita bicara data.
Gaji pokok dan tunjangan itu dimulai di kisaran Rp3 – 3,9 jutaan. Kalau Pemerintah Desa tidak ada tambahan dari PAD (Tambahan Penghasilan Pegawai dari PADesa), maka itulah napas utama kita. Masalahnya, barang kebutuhan pokok tuh nggak mau tahu statusmu Pegawai atau bukan, harganya tetap naik tiap tahun.
Data Inflasi vs Kenaikan Gaji.
Dalam 5 tahun terakhir, kenaikan gaji Perangkat desa hanya terjadi satu-satu kali dengan persentase sekitar 10%. Sementara itu, inflasi tahunan kita seringkali berada di angka 3-4%. Artinya, daya beli gaji kita sebenarnya minus setiap tahun karena harga barang naik lebih cepat daripada kenaikan gaji.
Ilusi Nominal.
Mungkin angka di saldo ATM terlihat sama, tapi nilainya beda. Rp3,9 juta di tahun 2020 bisa beli jauh lebih banyak kebutuhan pokok dibandingkan Rp3,9 juta di tahun 2026. Beras, telur, hingga BBM sudah naik berkali lipat.
Jadi, secara teknis, perangkat desa tanpa tambahan lain sebenarnya mengalami penurunan standar hidup secara perlahan.
Beban Kerja vs Reward Finansial.
Di tempat kita, beban kerja Perangkat Desa makin berat dengan tuntutan digitalisasi dan pelayanan publik yang harus profesional serta stigma masyarakat yang beranggapan kita sudah hidub berkecukupan, tidak ada apresiasi finansial atas kinerja ekstra tersebut. Akhirnya muncul fenomena “Gaji habis di tanggal 17”, bukan karena boros, tapi karena kebutuhan dasar yang memang sudah mahal.
Risiko Gali Lubang Tutup Lubang.
Kondisi kalah lawan inflasi ini sering bikin Perangkat Desa baru terjebak pinjaman bank hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari atau renovasi rumah dasar. Begitu Pinjam bank, gaji bersih tiap bulan makin tergerus, dan siklus kemiskinan struktural Perangkat Desa pun dimulai.
Pemerintah memang terus berupaya memperbaiki kesejahteraan, tapi kita sebagai individu harus realistis. Perangkat Desa di tahun 2026 itu bukan tempat buat cari kaya. Kalau kamu nggak punya rencana keuangan cadangan atau usaha sampingan, hidup dengan gaji itu bakal jadi perjuangan mental yang berat.
saya melihat langsung bagaimana rekan-rekan harus memutar otak. Ada yang jualan banyak hal atau buka usaha kecil-kecilan. Ini bukti kalau gaji tunggal dari negara memang sudah nggak cukup lagi untuk hidup layak di tengah inflasi. (Arif.Y)
